Dibalik Skandal Penyimpangan Dana Kemah Pemuda Muhammadiyah

Dibalik Skandal Penyimpangan Dana Kemah Pemuda Muhammadiyah
Entah apa yang terjadi, tiba-tiba ramai diberitakan tentang penyimpangan dana kemah pemuda yang melibatkan Pemuda Muhammadiyah. Tentu ini menjadi menarik perhatian publik, penyebabnya adalah karena Ketua PP Pemuda Muhammadiyah adalah salah satu anggota penting dari tim sukses capres-cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2019. Tidak lain adalah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Sampai saat ini, masyarakat masih bertanya-tanya, apa duduk perkara dari kasus ini?

Duduk Perkara Kasus Penyimpangan Dana Kemah

Semua ini berawal dari sebuah laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya. Isinya adalah kecurigaan adanya penggelapan dana dalam kegiatan kemah pemuda di Prambanan, DI Yogyakarta pada tahun 2017 silam.

Berdasarkan laporan tersebut, polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak yang terlibat, salah satunya adalah Dahnil.

Perlu diketahui bahwa kegiatan kemah pemuda Islam tersebut melibatkan tiga pihak, yakni Kemenpora sebeagai inisiator, Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor sebagai peserta.

"Dahnil kita periksa sebagai saksi penyimpangan dana Kemenpora tahun anggaran 2017. (Kasus ini dimulai dari) adanya laporan, kita lakukan penyelidikan. Setelah selidiki, kita klarifikasi, mencari informasi dari Kemenpora sendiri. GP Ansor juga kita mintai keterangan," kata Argo, Jumat (23/11/2018).

Baca juga: Prabowo Cerita Minta Kredit ke Bank Indonesia Tapi Ditolak, Memang Bisa?

Tanggapan PP Pemuda Muhammadiyah

Setelah diperiksa, Dahnil Anzar mengatakan inisiasi dibuatnya kegiatan kemah pemuda Islam bersama Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor berasal dari Menpora Imam Nahrawi. Imam, menurut Dahnil, ingin dibuatkan kegiatan bersama yang intinya dimaksudkan agar menunjukkan tidak ada konflik horizontal di masyarakat di tengah isu-isu negatif soal pemerintah anti-Islam.

"Kemudian dari situ, dari proposal yang disampaikan oleh timnya Mas Fanani (Ahmad Fanani), mewakili Pemuda Muhammadiyah, itu Pemuda Muhammadiyah diberikan fasilitas untuk memobilisasi peserta sekitar Rp 2 miliar. Nah sedangkan GP Ansor Rp 3,5 miliar," kata Dahnil.

Berdasarkan hal tersebut, Dahnil merasa kecewa terhadap panggilan polisi yang seakan-akan terjadi dugaan tindak pidana korupsi.

"Ada beberapa masalah yang bagi saya menyakitkan. Hari ini dipanggil tuduhan melakukan korupsi. Padahal sejak awal, komitmen kami ingin membantu pemerintah karena tuduhan anti-Islam segala macam, supaya meredam konflik horizontal dan macam-macam. Itu kemudian jawab dengan niat baik. Ternyata kami dituduh macam-macam," tegasnya.

Di sisi lain, Ahmad Fanani mengatakan PP Pemuda Muhammadiyah sudah mengembalikan uang Rp 2 miliar ke Kemenpora. Uang itu dikembalikan karena Pemuda Muhammadiyah tak mau dituding melakukan penyimpangan dana dalam kegiatan kemah pemuda Islam pada 2017.

"Kami tim Pemuda Muhammadiyah tertanggal hari ini kami mengembalikan. Ini bukan perkara apa-apa, tapi soal harga diri yang selama ini kami perjuangkan untuk core gerakan PP Muhammadiyah untuk melawan korupsi," kata Fanani di Polda Metro Jaya, Jumat (23/11/2018).

Baca juga: Jokowi: Rugi Jika Mengorbankan Kerukunan Gara-Gara Pemilu

Alasan Baru Kembalikan Dana

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo menjelaskan alasan kenapa Pemuda Muhammadiyah baru mengembalikan uang Rp. 2 miliar sekarang. Trisno mengatakan karena tidak adanya adendum, perbaikan-pembaruan kontrak yang dilakukan setelah kegiatan selesai, maka dianggap semuanya selesai.

"Karena ini sudah selesai, Kementerian tidak mempersoalkan soal ini. Dalam kontrak yang saya baca itu, ada pengawasan internal. Yang akan memastikan semuanya berjalan dengan baik dan di dalam pemerintahan kalau ada hal yang tidak benar itu pasti akan dilakukan adendum, perbaikan-pembaruan kontrak. Itu tidak dilakukan. Sehingga dianggap ini sudah selesai. Baru muncul sekarang, barulah dibuka dokumen-dokumen ini," kata Trisno.

Tanggapan Menpora, Imam Nahrawi

Imam awalnya mengakui jika kegiatan apel dan kemah pemuda Islam 2017 diinisiasi olehnya pada tahun 2017 lalu. Namun setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut, tidak ada temuan apapun.

"Saya sampaikan dulu, bahwa pemeriksaan waktu itu tidak ada apapun dari BPK, kemudian tiba-tiba sekarang menjelang muktamar (PP Pemuda Muhammadiyah) muncul isu seperti itu. Kemarin bertemu dengan saudara Dahnil, saya sampaikan tolong cari tahu siapa pelapornya. Jangan sampai kemudian menuduh atau membawa suatu yang tidak penting untuk dipublikasikan," kata Imam di Dyandra Convention Center, Surabaya, Minggu (25/11/2018).

Imam pun membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya jika kasus tersebut sengaja dibuka untuk menjebak atau mengerjai Muhammadiyah. Dia menegaskan, kegiatan kemah pemuda yang diinisiasinya ini murni untuk membangun ukhuwah antara NU dan Muhammadiyah.

"Tidak ada sedikitpun niatan ini menjadikan salah satu pihak dijebak. Yang ada niatan kami betul-betul ukhuwah antara NU dan Muhammadiyah," tegasnya.

Bahkan Imam mengaku cukup terkejut atas berhembusnya isu ini. Terlebih yang menginisiasi hal ini adalah dirinya yang notabene merupakan kader NU. Sementara itu, Kemenpora juga tak menemukan adanya dugaan penyelewengan dana.

"Kami dari kementerian tidak menemukan itu. Saya terkejut sekali kenapa tiba-tiba muncul hari ini seakan-akan ini diinisiasi maupun didorong oleh saya yang notabenenya kader NU," tuturnya.

Imam juga mengaku tak tahu-menahu soal adanya dugaan penyelewengan dana tersebut. Setahu Imam, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak sempat menyampaikan kepadanya jika isu ini bisa jadi dilemparkan oleh oknum jelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah, yang sedianya akan digelar pada tanggal 25-28 November 2018 di Yogyakarta.

"Tidak sama sekali, saya tidak tahu. Tapi Bang Dahnil menyampaikan ke saya bahwa ini mungkin atmosfer yang terjadi karena menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah," kata Imam.

Terkait adanya sejumlah pihak yang menyarankan agar polisi memeriksanya sebagai saksi kasus ini, Imam pun mempersilakan. Namun akan lebih baik bila fokusnya adalah mencari siapa pelapor isu ini dan mencari tahu motifnya apa.

"Silakan (periksa), tapi menurut saya jangan cederai niatan mulia mempertemukan dua kekuatan besar ormas Islam Indonesia yang belum pernah terjadi. Jangan mengecilkan makna ukhuwah yang sudah betul-betul menjadi sejarah besar. Karena ini sekarang isunya dikecilkan kemudian dampaknya sangat besar. Yang penting cari pelapornya dulu, motifnya apa," imbuhnya.

Imam meminta masalah tersebut agar tidak dibesar-besarkan, apalagi bila kemudian memancing semua pihak untuk saling tuduh dan saling mendeskritkan satu sama lain.

"Yang pasti saya berharap kepada semua pihak jangan sampai kemudian saling menuduh, saling mendeskritkan apalagi menyebut nama seakan-akan ini Imam Nahrawi ini aktornya semua," ucapnya.

Imam juga telah meminta Dahnil untuk mencari pihak-pihak yang telah melaporkan kasus ini. Sebab ia ingin agar modus dari pelaporan ini segera dibongkar dan tak merusak persaudaraan yang telah dibangunnya dengan menggelar kemah pemuda tersebut.

"Saya minta ke mas Dahnil tolong bongkar mas, cari tahu siapa pelapornya, biar tau modusnya, karena jangan sampai merusak ukhuwah dan jangan sampai merusak sedikitpun sesuatu yang bersejarah," tegasnya.

Jika benar motifnya karena masalah internal, Imam masih belum memahami mengapa persoalan ini harus dibesar-besarkan seperti ini.

Namun polisi memastikan tidak akan membuka siapa sosok pelapor dan akan melindungi identitasnya.

"Kita itu lagi nangani kasus tidak pidana korupsi, dalam kasus tidak pidana korupsi apabila kita menginformasikan nama pelapor kita bisa dikenai hukuman," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan kepada detikcom, Minggu (25/11/2018).

Baca juga: Bareskrim Polri: Admin Instagram "Suara Rakyat 23" Bikin Meme Jokowi PKI

Karena Pilpres 2019 atau Muktamar Pemuda Muhammadiyah

Muktamar Pemuda Muhammadiyah, sedianya digelar pada tanggal 25-28 November 2018 di Yogyakarta. Dalam hal ini Menpora mencurigai bahwa kasus penyimpangan dana kemah pemuda Islam diangkat oleh orang yang berkepentingan di Muktamar tersebut.

Sementara itu, Dahnil sendiri menuding bahwa adanya kasus ini dilatarbelakangi oleh sikapnya yang kritis terhadap pemerintah saat ini. Menurutnya, pemanggilan dan pemeriksaannya terkait dugaan kasus itu pun sebagai konsekuensi atas sikapnya tersebut.

"Yang jelas, saya sejak awal paham betul konsekuensi dari sikap saya mengkritisi pemerintah, kemudian bersikap terhadap pemerintah. Jadi saya termasuk terhadap pihak aparatur keamanan. Jadi kemudian sekarang nggak tahu dicari-cari apa, nanti kita lihat masyarakat yang akan menilai," ujar Dahnil.

Yang jelas, entah siapa menuding siapa, dalam kasus ini semuanya belum selesai. Kepolisian masih akan mencari dugaan perbuatan melawan hukum. Polisi tak ingin buru-buru bicara soal kemungkinan adanya tersangka dalam waktu dekat.

"Kalau kita tugasnya temukan dugaan perbuatan melawan hukumnya, misalnya ada pertanggungjawaban fiktif. (Yang diselidiki) Banyak, kita sudah melakukan pemeriksaan (laporan pertanggungjawaban) dan pengecekan di lapangan," kata Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Bhakti Suhendarwan saat dihubungi, Sabtu (24/11/2018).

Baca juga: Isu Ekonomi Kembali Digoreng, Titiek Soeharto: 50rb Dapet Apa?

Penulis : Noval Irmawan Editor : Noval Irmawan

Image : Noval Irmawan